Pembangunan Infrastruktur Versus Ketimpangan

image

Bagi Gung derah di Denpasar, hendaknya Pemerintah menghentikan pembangunan di bali selatan bukan moratorium lagi karena sifatnya sementara. Jika tidak maka ketimpangan akan terus terjadi.  Untuk itu Made Bimasena di Gianyar menyarankan agar pemerintah serta masyarakat  di Bali saat ini hanya bisa melakukan proteksi terhadap tanah bali bukan melakukan reklamasi yang berkedok revitalisasi. Sementara Ayu di Petang , Fera serta  Suardana di Tabanan membenarkan bahwa selama ini Pembangunan infrastruktur marak secara fantastis tak sedikit biaya yang dikeluarkan namun tidak termanfaatkan dengan baik. “ jangan hanya bisa membuat tapi tak bisa memelihara”, demikian sindirnya. Jika tidak memberikan manfaat baik sama saja pemborosan dana dan akhirnya mubasir meskipun penanam modal melirik Bali sebagai tempat yang baik untuk berinvestasi.  Pembangunan infrastruktur akan berhasil optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kelompok terendah dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, manakala pemerintah mampu memetakan kebutuhan masyarakat dalam menjalankan roda kegiatan ekonomi, terutama di daerah.

Menyoroti soal pembangunan di Bali, Made Karya di Mengwi berpendapat sebaiknya pembangunan di bali tetap mengedepankan local genius dan smeuanya harus mengacu ke peraturan yang mengarah ke perlindungan alam Bali itu sendiri. Gus Alit Manuaba lewat facebook menyampaikan bahwa Bali ini pulau kecil  kalau untuk pembangunan seperti jalan penghubung sepertinya sulit terealisasi karena terkendala lahan. Selama ini kemacetan yang menjadi masalah utama di Bali, dengan membuat peraturan (traffic management) penggunaan moda transportasi umum dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Bicara soal investasi, Ketut Dawi dan Arya di Denpasar merasa perlu adanya penanam modal mestinya tidak naif, karena investor sangat dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur itu. Percuma saja pemerintah merancang megaproyek tapi dana tak ada. Selain itu selama ini banyak pembangunan yang mangkrak lantaran aturan ini dan itu yang terlalu kaku, mendapat pertentangan dari masyarakat, aturan yang menjelimet dan sebagainya.

Pembangunan di Bali menjadi sorotan oleh Mahayadi. Ia menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di Bali saat ini baru 60% saja. Itupun masih ada yang belum berfungsi maksimal. Ketidakjelasan pembangunan infrastruktur termasuk  memfungsikannya  harus ada master plan yang jelas. Jika tidak maka yang ada hanya mubasir saja. (Sik)

Tue, 26 Apr 2016 @15:27


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 9+8+6

Copyright © 2017 globalfmbali · All Rights Reserved
powered by sitekno