Kasus Dermaga Gunaksa Indikasi Korupsi Makin Jelas

image

Semarapura -

Aroma korupsi proyek Dermaga Gunaksa terutama dalam pembebasan tanah untuk areal dermaga dan akses jalan, makin menguat. Berbagai kejanggalan ditemukan Kejari pascakasus ini mencuat. Namun, Kejari Klungkung memfokuskan penyelidikan terkait indikasi adanya penjualan tanah negara.

Kasi Intel Kejari Klungkung Suhadi, Selasa (23/7) kemarin, mengatakan sudah memegang sejumlah dokumen dan menilai sudah ada titik terang dalam penyelidikan Kejari. Dokumen tersebut di antaranya dokumen pemegang SPPT yang diganti rugi panitia, bukti pemegang pipil, dokumen pembebasan lahan Pemkab Klungkung, indentitas tanah (nama para pemilik lahan dan luasnya) hingga peta lokasi secara keseluruhan di eks galian C. Penyelidikan Kejari mengerucut pada pembebasan tanah dan segera menetapkan tersangka. Siapa yang layak menjadi tersangka dalam kasus ini? dia menolak membeberkan lebih lanjut. ''Yang jelas dalam waktu dekat bakal ada seorang tersangka yang dinilai paling bertanggung jawab,'' tegasnya.

Dari catatan Bali Post, sebelum Kejari Klungkung melakukan penyelidikan kasus dermaga, ada sejumlah kejanggalan yang terungkap. Di antaranya adanya indikasi pembayaran tanah oleh panitia pembebasan tanah yang hanya memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), tanah negara dibuatkan SPPT lantas diberikan ganti rugi, mark-up harga tanah, kongkalikong oknum pejabat dalam pembebasan tanah, hingga adanya kejanggalan berupa nama yang sama dalam berita acara pembayaran ganti rugi pada delapan petak tanah. Anehnya, delapan nama yang sama itu bukan sebagai pemilik tanah, melainkan hanya selaku kuasa dari pemilik tanah. Ganti rugi ini juga terindikasi ada kekeliruan, di mana diberikan kepada orang lain yang memiliki nama sama dengan yang seharusnya menerima.

Kejanggalan juga ditemukan pada tim penaksir harga. Peran tim ini tidak jelas, soalnya penentuan harga dilakukan di lokasi antara panitia pembebasan lahan dengan pemilik lahan. Kejanggalan lain, juga terdapat pada lahan yang dibebaskan. Pembebasan lahan dilakukan di tempat-tempat tertentu atau tidak dilakukan di sekitar jalur yang sudah tersedia atau tanah yang memang dibutuhkan. Tidak hanya itu, kerugian negara juga nampak dari aktivitas pengurukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Wilayah mana yang diuruk di lokasi tidak jelas. Soalnya, kenyataan di lapangan akses jalan masih sama seperti dulu, tak terlihat adanya aktivitas pengurukan.

Khusus pembebasan tanah ini, pada tahap I dilakukan tahun 2007 pada 65 petak tanah seluas 10 hektar dengan jumlah ganti rugi sebesar Rp 14 miliar. Kemudian, pembebasan lahan tahap II pada 23 petak tanah dengan luas 2,3 hektar dengan jumlah ganti rugi sebesar Rp 3.272.360.000. Sehingga total luas lahan yang dibebaskan seluas 12,3 hektar dengan biaya Rp 17.272.360.000.

Setelah kejanggalan-kejanggalan itu terungkap, hasil penyelidikan Kejari Klungkung bahwa indikasi korupsi paling nampak dari dugaan adanya tanah negara yang diduga justru diganti rugi panitia pembebasan tanah Pemkab Klungkung. (kmb31)

Sumber : Bali Post

Wed, 24 Jul 2013 @15:24


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 7+9+3

Copyright © 2017 globalfmbali · All Rights Reserved
powered by sitekno