SK Reklamasi Teluk Benoa Penegak Hukum Harus Turun Selidiki Dugaan Korupsi

Denpasar -

Aparat penegak hukum harus segera turun untuk menyelidiki adanya indikasi korupsi dalam terbitnya SK Gubernur terkait reklamasi Teluk Benoa. Terlebih, sejumlah pihak telah bersuara bahwa SK tersebut melabrak berbagai aturan hukum. Di antaranya UU Lingkungan Hidup No.27 Tahun 2007, Perpres No.45/2011 tentang Konservasi di Kawasan Sarbagita, Perda RTRWP Bali No. 16/2009, serta menggunakan acuan Feasibility Study (FS) Unud yang belum final.

''Saya melihat SK itu dari aspek hukumnya memang perlu didalami lagi karena ada beberapa hal yang bertentangan. Tetapi kalau soal korupsi itu harus ada penyelidikan dulu. Penegak hukum harus cepat turun tangan, karena ini sudah menjadi konsumsi publik. Jangan didiamkan, padahal masyarakat menginginkan hal itu,'' ujar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana Prof. Dr. I.K. Rai Setiabudhi, Rabu (17/7) kemarin.

Menurut pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi ini, Gubernur adalah orang yang paling bertanggung jawab atas keluarnya SK tersebut. Apabila memang ditemukan adanya penyimpangan atau indikasi korupsi, Gubernur harus siap menanggung setiap risiko yang timbul. Termasuk dipidanakan jika memang terbukti indikasi itu ada.

''Ya... karena itu adalah SK dari Gubernur, saya rasa apa pun yang terjadi itu kan merupakan tanggung jawab beliau. Karena itulah risiko menjadi pejabat publik, setiap keputusan itu kan menjadi tanggung jawab beliau juga,'' lanjut Setiabudhi.

Dosen Fakultas Hukum Undiknas University Ngurah Suwarnatha, S.H., LL.M. juga sepakat aparat penegak hukum mesti turun langsung ke lapangan menindaklanjuti informasi adanya indikasi korupsi dalam SK reklamasi Teluk Benoa. Di sisi lain, masyarakat yang memiliki data adanya tindak pidana korupsi juga diminta melaporkan pada pihak yang berwajib.

Menurutnya, sebuah SK yang dikeluarkan pemerintah harus melalui analisis atau kajian akademis terlebih dahulu. Jangan sampai kajian itu baru dikeluarkan setelah SK diterbitkan. Apalagi, jika riset yang dilakukan tidak sesuai dengan kajian lingkungan, berarti ada ''sesuatu'' di balik terbitnya SK tersebut.

''Itu berarti kita menjual ilmu. Ilmu kita gadaikan untuk SK itu kan?! Karena SK sudah ada, kok baru kita buatkan hasil penelitian, berarti penelitian titipan?'' pungkasnya.



Mesti Turun

Sementara itu, Ketua Bali Integritas Nyoman Mardika mendorong dan mendesak aparat penegak hukum serius mengusut kongkalikong dan dugaan suap serta korupsi atas keluarnya SK izin reklamasi oleh Gubernur Bali. Bahkan, ia juga meminta Gubernur Bali Made Mangku Pastika bertanggung jawab kepada publik atas keluarnya SK itu yang penuh kejanggalan dan banyak melabrak peraturan perundang-undangan. ''SK yang cacat hukum dan diduga sarat kongkalikong serta suap ini dikeluarkan oleh Gubernur Bali, jadi kami meminta Gubernur juga bertanggung jawab,'' kata Mardika, Selasa (16/7).

Ia menegaskan, apabila ada indikasi suap, korupsi dan pelanggaran hukum dalam proses keluarnya SK itu, maka aparat penegak hukum harus bertindak. Bahkan, KPK juga diminta turun tangan. ''Aparat penegak hukum harus mencari tahu bagaimana proses keluarnya SK ini. Kami berharap ada kepolisian, dan Kejati bergerak lebih dahulu. Kalau belum cukup, maka KPK harus bisa menindaklanjuti jika ada kecenderungan manipulasi dan kongkalikong maupun korupsi,'' tegasnya.

Mardika juga mengkritisi rekomendasi DPRD Bali yang seolah-olah menyetujui rencana reklamasi itu dan akhirnya dirujuk oleh Gubernur Bali dalam mengeluarkan SK izin reklamasi ini. ''Kami juga pertanyakan proses keluarnya rekomendasi Dewan. Semua pihak terkait yang mengeluarkan regulasi reklamasi dan pihak yang melanggar harus bertanggung jawab. Gubernur harus mempertanggungjawabkan keluarnya SK dan DPRD juga harus mempertanggungjawabkan keluarnya rekomendasi Dewan karena keduanya (SK dan rekomemdasi - red) keluar semua melabrak aturan hukum. Apabila ada indikasi korupsi, kami berharap KPK bisa turun tangan sehingga semua jelas, gamblang dan transparan,'' tegasnya lagi.

Menurutnya, reklamasi Teluk Benoa secara ekonomi memang menguntungkan, tetapi secara ekologi berdampak buruk. ''Kapitalis selalu bermain di wilayah yang menguntungkan kelompok oligarki. Sok melakukan kegiatan pelestarian lingkungan dengan menanam bakau, tetapi ujungnya ada rencana mereklamasi Teluk Benoa,'' tutupnya. (kmb29/kmb32)

Sumber : Bali Post

Thu, 18 Jul 2013 @14:53


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 7+0+8

Copyright © 2017 globalfmbali · All Rights Reserved
powered by sitekno