Galian C Tanpa Izin Menjamur Dewan Desak Pemkab Revisi Perda Penambangan

image

Singaraja -

Maraknya usaha galian material golongan C di sejumlah daerah di Buleleng membuat kelangan anggota DPRD Buleleng gerah. Dewan mendesak pemerintah segara merevisi Perda No. 1 tahun 2012. Alasan merevisi perda tersebut karena pasal-pasal dalam aturan hukum ini sudah tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan saat ini.

Pantauan di lapangan Selasa (16/7) kemarin, menyebutkan, usaha galian belakangan ini kian menjamur di sejumlah desa. Penggalian ini kebanyakan dilakukan oleh warga perorangan dengan alasan menata lahan mereka untuk dibanguni. Selain itu, alasan warga menggali tanah yang bertebing itu karena dianggap lahannya tidak produktif, sehingga dengan diratakan lahannya bisa dibanguni.

Sayangnya, usaha ini tidak dilengkapi izin dari Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Singaraja. Menyusul maraknya usaha galian liar ini, aparat Polisi Pamong Praja (Pol. PP) Pemkab Buleleng terus melakukan penertiban. Bahkan, Pol. PP sudah menutup paksa usaha galian yang tidak mengantongi izin.

Anggota Komisi A DPRD Buleleng, Dewa Putu Tjakra, dalam rapat membahas laporan pertanggugjawaban APBD 2012 di ruang gabungan komisi, kemarin, mengatakan, usaha galian di Buleleng ini sudah merugikan pemerintah daerah. Pasalnya, pengusaha ini tidak membayar retribusi dari aktivitas penggalian yang dilakukan.

Selain itu, material hasil galian yang dipasarkan itu juga tidak dapat dipungut retribusi. Sementara dalam perda yang ada retribusi galian dikenakan pungutan Rp 2.000 tiap kubik. "Tarif retribusinya paling murah dan celakanya tidak ada yang mau bayar dan mereka tidak mencari izin. Ini yang membuat pemerintah merugi dari segi pemasukan dan lingkungan mulai rusak akibat penggalian yang tidak diimbangi dengan upaya reboisasi," katanya.

Menurut Tjakra, satu-satunya solusi yang perlu diambil pemerintah daerah adalah melakukan revisi terhadap Perda No. 1 tahun 2012 tentang Penambangan. Revisi ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Apalagi, dalam pasal pada perda tersebut besaran tarif retribusinya sangat murah jika dibandingkan di kabupaten lain.

Tjakra mencontohkan galian material golongan C di Kabupaten Karangasem tiap kubik mencapai Rp 70.000. Selain itu, material yang sudah digali kemudian dipasarkan pengusahanya dikenakan pungutan Rp Rp 300.000 untuk satu truk. Lantaran pengusaha di kabupaten lain dikenakan retribusi yang cukup mahal, kini banyak pengusaha yang melakukan penggalian di Buleleng yang dianggap tarif retribusinya paling murah.

"Kalau kita tarifnya murah dan tidak mau cari izin lagi, sehingga ini harus direvisi dan dilakukan pengawasan ketat. Dengan demikian, usaha penggalian yang sangat potensial apalagi nanti ada proyek bandara akan memerlukan material galian C yang banyak, sehingga ini akan mendongkrak PAD kita," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Buleleng Ketut Yasa mengatakan, selama ini banyak usaha galian material golongan C yang dilakukan oleh warga masyarakat. Sementara dari pengusaha bermodal besar (investor) belum ada yang melakukan penggalian di Buleleng. Meski dilakukan oleh warga perorangan, namun aktivitas penggaliannya mulai menimbulkan kerusakan lingkungan.

Yasa mencontohkan galian di Desa Munduk Kecamatan Banjar tepatnya di kawasan wisata Danau Tamblingan, penggalian dilakukan merusak lingkungan. Bahkan, Dinas PU menyatakan penggalian itu tidak bisa diteruskan dan diminta pemilik lahan menutup usahanya. Hanya, peringatan itu tidak diindahkan. "Memang banyak usaha galian oleh warga perorangan dan kami sudah lakukan pembinaan dan pemasangan papan larangan. Tapi itu belum maksimal karena masih saja ada yang melakukan penggalian," jelasnya.

Di sisi lain, Yasa mengatakan, untuk mencegah semakin maraknya penggalian pihaknya meminta peran aparat desa atau kecamatan agar memberikan informasi jika di wilayahnya dilakukan penggalian. Dengan informasi yang masuk ini, Dinas PU juga bisa melakukan pembinaan dan mengarahkan pengusahanya untuk mencari izin ke instansi terkait di Pemkab Buleleng. Di samping itu, Dinas Perhubungan juga diharapkan ikut mengawasi tonase kendaraan yang mengangkut meterial. Pengawasan tonase ini bisa mencegah kerusakan jalan di Buleleng. (kmb)

Sumber : Bali Post

Wed, 17 Jul 2013 @14:09


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 8+9+9

Copyright © 2017 globalfmbali · All Rights Reserved
powered by sitekno