Daftar Iklan Aktif di Global FM Bali

Toko Nyoman, Maha Pertamini, Kopi Kupu Kupu Bola Dunia, Toko Kawan, BPJS, Bio 7, BPD Bali, KKB, Clandys, Acenet, Sanken, Dapur Prima, Mercy Foto, Pegadaian Tabanan, Minyak Kutus Kutus, Toko Kawan, PMI Tabanan, Milkuma, Pulsa Bram, Klinik Jnana Marga, Mi1, Kawasaki Tabanan

Live Video Streaming

 

Live Melalui Android
FB Global FM & Crew
Kategori
Profile

Nama Badan Hukum :

PT. Radio Swara Kinijani

Penanggung Jawab Radio :

I.DG. Jana Yudi SE.

Anggota PRSSNI No :

398 –VII/1982

No. NPWP :

01.885.561.9-901.000

Call Sign : PM 3F PC

Nama Radio : Global FM Bali

Frekuensi : FM 96,5 MHz

Format Siaran : Berita,

Interaktif, Hiburan

Website & Radio Online :

www.radioglobalfmbali.com

(live video streaming By Ustream )

Email : info@radioglobalfmbali.com

Alamat radio

Studio Utama :

Jl. Lintasan Denpasar Gilimanuk

KM 27 Bali (0361-812994)

Perwakilan Jakarta :

Jl. Palmerah Barat 21 G Jakarta

Coverage Area :

Tabanan, Badung, Denpasar,

Sebagian Buleleng,

Gianyar, Sanur, Kuta, Nusa Penida,

Candidasa, Sidemen Karangasem,

sebagian Lombok Barat

Radio Group

Radio Genta Bali,

Singaraja FM, Swib Besakih,

Swara Negara,

Global FM Lombok,

Fajar FM Banyuwangi,

Global FM Yogya

Pasang Iklan Online

Anda sibuk tidak bisa datang ke studio Global FM untuk pasang iklan 

Jangan Kuatir anda Bisa Pasang Iklan untuk disiarkan di Radio Global FM

KLIKI DISINI

 

PDI-P Bali Tolak Reklamasi

image

Denpasar -

DPD PDI Perjuangan (PDI-P) Bali akhirnya mengeluarkan sikap resmi terhadap rencana reklamasi dan keluarnya SK Gubernur Mangku Pastika terkait pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan kawasan perairan Teluk Benoa.

Dalam rapat koordinasi dengan jajaran Fraksi PDI-P DPRD Bali, Selasa (16/7) kemarin, PDI-P Bali tegas menolak rencana reklamasi seluas 838 hektar oleh PT TWB dengan hak konsesi 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun. PDI-P juga menolak SK Gubernur Bali soal izin reklamasi. Selain tidak sesuai dengan rekomendasi Dewan, juga melabrak berbagai aturan hukum dan belum ada FS final, sehingga SK perlu dicabut.

''Kesimpulan rapat, bahwa PDI-P tegas menolak rencana reklmasi itu,'' kata Ketua Fraksi PDI-P DPRD Bali Ketut Tama Tenaya didampingi Sekretaris DPD PDI-P Bali Nyoman Adi Wiryatama.

Rapat tersebut digelar tertutup dipimpin Ketua DPD PDI-P Bali A.A. Ngurah Oka Ratmadi dan dihadiri seluruh pengurus DPD dan Fraksi PDI-P DPRD Bali. Menurut Tama Tenanya, rapat memutuskan beberapa hal. Pertama, PDI-P Bali dengan tegas menolak rencana reklamasi dan keluarnya SK izin reklamasi itu. ''Kami menolak reklamasi di Teluk Benoa karena belum ada FS final dari tim Unud. Kami juga meminta ada kajian pembanding, uji lab tsunami dan uji lab pantai. Proses itu harus benar-benar objektif dan transparan,'' katanya.

Kedua, PDI-P mengharapkan pembangunan Bali menjadi bagian rakyat Bali. Tidak semata-mata Bali menjadi milik investor. Apa pun bentuk kegiatan investasi di Bali yang berkaitan dengan pariwisata dan berdampak pada kerusakan lingkungan, rakyat Bali memiliki hak mengawal dan ambil bagian atas proses itu supaya rakyat Bali tidak menjadi penonton di daerahnya sendiri. Ketiga, PDI-P tetap mempertahankan pembangunan pariwisata berwawasan budaya. Reklamasi ini akan berdampak negatif bagi kelangsungan pariwisata budaya, apalagi Bali Selatan sudah over capacity.

Sementara itu, Sekretaris DPD PDI-P Bali Nyoman Adi Wiryatama menuding lahirnya SK izin reklamasi Gubernur Bali sangat prematur dan juga bertentangan dengan rekomendasi Dewan. ''SK ini keluarnya sangat prematur. Kami juga sudah membaca rekomendasi Dewan, jelas di sana rekomendasi melanjutkan study (kajian), tetapi eksekutif sudah buru-buru mengeluarkan SK izin reklmasi. Jadi kami jelas menolak (SK izin reklamasi - red),'' tegas mantan Bupati Tabanan itu.

PDI-P juga beranggapan, SK izin reklamasi itu cacat hukum karena melabrak berbagai peraturan perundang-undangan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Jadi apa SK ini perlu dicabut? ''Ya. Mestinya (SK dicabut). SK ini menyimpang dari peraturan hukum dan rekomendasi Dewan. Jadi SK itu otomatis batal demi hukum dan tidak memenuhi syarat,'' ucapnya.

Kalau SK tidak dicabut oleh Gubernur dan rencana reklamasi dipaksakan dilanjutkan apa sikap PDI-P? Ditanya demikian, Adi mengatakan sikap PDI-P sudah jelas menolak reklamasi. Jadi ketika reklamasi itu dilanjutkan dan SK izin reklamasi tidak dicabut, PDI-P tentu akan mengambil sikap tegas lebih lanjut. PDI-P sebagai partai besar di Bali tak mau disepelekan. ''Kami selaku partai besar tidak mau dihakimi sepihak. Kami akan berjuang menolak reklamasi melalui Fraksi PDI-P DPRD Bali. Fraksi kami akan di depan melaksanakan amanat partai menolak reklamasi. Tentu ketika reklamasi ini dilanjutkan, tentu ada tindakan tegas dari PDI-P,'' tegasnya. (kmb29)

Sumber : Bali Post

Wed, 17 Jul 2013 @14:05


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 2+3+8

Copyright © 2017 globalfmbali · All Rights Reserved



RSS Feed