Kongkalikong di Teluk Benoa Rakyat Bali Harus Bersatu Lakukan Penolakan

TELAH banyak pelanggaran yang diungkapkan akademisi terkait terbitkan SK reklamasi Teluk Benoa. Di antaranya; melabrak UU Lingkungan Hidup No. 27 Tahun 2007, melanggar Perpres No. 45/2011 tentang Konservasi di Kawasan Sarbagita, langgar Perda RTRWP Bali No. 16/2009 dan dijadikannya acuan feasibility study (FS) Unud yang belum final. Selain itu tidak adanya amdal, terbitnya rekomendasi DPRD Bali yang dinilai dimanipulatif, dan belum adanya persetujuan secara tertulis dari warga sekitar.

Pengamat tata ruang Universitas Udayana Dr. Putu Rumawan, Sabtu (13/7) mengatakan, Gubernur harus mencabut SK yang dikeluarkan tersebut. SK Gubernur soal izin reklamasi harus dicabut. Selain melanggar Perpres Sarbagita yang salah satu pasalnya menyatakan kawasan Teluk Benoa merupakan kawasan konservasi, SK itu juga melabrak putusan MK atas judicial review beberapa pasal pada UU Nomor 27 Tahun 2007.

Rumawan menegaskan, rencana reklamasi dan keluarnya SK izin reklamasi itu telah melabrak berbagai aturan hukum sehingga tidak bisa dilanjutkan. Begitu pula kajian yang dilakukan oleh tim Unud tidak perlu dilanjutkan karena aspek legal dari rencana reklamasi itu tidak terpenuhi. ''SK itu sudah melabrak aturan di atasnya. Apalagi belum ada Perda Zonasi Sistem Provinsi dan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Mestinya perangkat legalnya dipenuhi dulu, jika tidak SK ini cacat hukun mesti dicabut. Kajian tim Unud juga harus dihentikan,'' ujarnya.

Ia juga menolak rekomendasi DPRD Bali agar ada kajian pembanding atas rencana reklamasi itu. Tidak perlu ada kajian pembanding karena rencana reklamasi ini sudah melabrak aspek legal. Jadi, lebih baik dihentikan saja rencana reklamasi ini,'' ujarnya.

Ia menambahkan, jika kawasan perairan Teluk Benoa jadi diuruk seluas 838 hektar sebagaimana rencana investor maka pulau baru itu luasannya akan dua kali Pulau Serangan, sehingga dipertanyakan di mana material akan diambil. Selain itu, pengurukan seluas itu hanya akan menimbulkan kerusakan baru di kawasan tempat pengerukan atau pengambilan material. ''Jadi, gunung mana yang mau dibor dan dipindahkan untuk menguruk Teluk Benoa. Lingkungan Bali akan rusak,'' katanya.

Ia berharap masyarakat Bali harus bersatu melakukan perlawanan dan pelolakan atas rencana reklamasi ini karena ini hanya akan merugikan masyarakat dan merusak lingkungan Bali. ''Masyarakat Bali harus cerdas karena yang kita hadapi ini adaalah orang-orang yang berkuasa dan punya uang. Secara terstruktur ekonomi Bali mau dikuasai orang-orang itu yang nantinya akan merusak tatanan sosial budaya Bali,'' ujarnya.



Kepentingan Konglomerat

Ahli ekonomi lingkungan Universitas Udayana Prof. Dr. Wayan Gede Supartha, S.E., Minggu (14/7) kemarin mengatakan, rencana reklamasi Teluk Benoa dan Pulau Pudut seluas 838 hektar tidak boleh hanya untuk kepentingan konglomerat. Pemerintah juga harus memikirkan eksternalitas atau dampak yang ditimbulkan dari rencana tersebut, baik dari segi lingkungan maupun ekonomi.

''Kita kan mengkhawatirkan eksternalitas negatif karena kalau rencana itu jadi, kegiatan ekonomi akan terlalu numplek di sana. Ini hanya akan menguntungkan konglomerat saja,'' ujarnya.

Kata dia, reklamasi butuh uang yang tidak sedikit, jadi untuk mengembalikannya, pulau baru itu harus dijual atau disewakan. Lagi-lagi konglomerat yang akan diuntungkan. Karenanya, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Salah satunya, harus mengutamakan aspek ekonomi kerakyatan yang menguntungkan rakyat kecil.

Dari pelanggaran tersebut, maka dapat disimpulkan SK Gubernur juga tak sesuai dengan rekomendasi DPRD Bali. Sebab, dalam rekomendasi tertanggal 20 Desember 2013 berbunyi, ''...diharapkan dalam pembangunannya tidak terjadi pengerusakan lingkungan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.''

Namun, dari berbagai pelanggaran yang diungkap para akademisi, pemerhati lingkungan dan LSM, Gubernur Mangku Pastika belum mengeluarkan pernyataan apakah akan tetap kukuh dengan SK tersebut, atau mencabut sesuai dengan aspirasi yang berkembang.

Namun sebelumnya, Karo Humas Setda Bali Ketut Teneng kepada wartawan menyatakan bahwa keluarnya SK tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Ia pun mempersilakan kepada warga yang tak setuju mengajukan keberatan secara hukum.

Sementara itu, Sekda Pemprov Bali Cok Ngurah Pemayun (BP 9/7) menjelaskan bahwa SK No. 2138/02-C/HK/2912 yang ditandatangani Gubernur Mangku Pastika hanya SK rekomendasi agar investor melakukan kajian atas rencana reklamasi itu.

Cok Pemayun mengatakan SK itu sejenis rekomendasi untuk melanjutkan kajian yang dilakukan LPPM Unud. Intinya, Surat Keputusan Gubernur Bali yang dikeluarkan 26 Desember 2012 itu untuk menindaklanjuti kajian daerah penyangga tsunami. Surat keputusan tersebut bukan untuk pembangunan sarana wisata ataupun reklamasi. ''SK itu secara prinsip kajian yang dibuat Unud atas ide pembuatan penyangga tsunami itu bisa dilanjutkan, bukan untuk membangun,'' katanya.

Sebelumnya, Gubernur Mangku Pastika mengakui telah mengeluarkan surat keputusan (SK). ''Ya memang benar SK itu ada. Tetapi tadi kami sudah sepakat di dalam (rapat tertutup bersama pimpinan Dewan, pimpinan fraksi dan komisi - red) itu dijawab oleh Pak Cok Rat (Ketua DPRD Bali - red),'' katanya. (kmb29/kmb32)

Sumber : Bali Post

Mon, 15 Jul 2013 @14:12


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 5+2+4

Copyright © 2017 globalfmbali · All Rights Reserved
powered by sitekno